|

Kena OTT, PNS Pemprov Terancam Diberhentikan


Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, English Nainggolan

SOFIFI,BRINDOnews.com Kasus Oprasi Tangkap Tangan (OTT) dengan pelaku yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan inisial JL alias Jamrud lahabato bisa dikenakan sanksi berupa pemecatan sebagai PNS,  apabila sudah ada putusan tetap dari pengadilan. 

Kalau OTT dan dinyatakan sebagai tersangka, yang bersangkutan harus diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga menunggu putasan dari pengadilan apabila dalam putusan nanti, yang bersangkutan divonis bersalah yang mempunyai hukum tetap akan diberhentikan dengan tidak terhormat sebagai PNS, ungkap kepala kantor Regional XI BKN Manado, English Nainggolan kepada reporter Brindonews.com via WhatsApp Kamis (30/11/2017).
 
Pemberhentian sementara sebagai PNS, yang bersangkutan hanya diberikan uang pemberhentian sebesar 50 persen. Kalau di pidana dan dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib diberhentikan sesuai dengan amanat undang-undang.

Sementara kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara, Umar Sangadji mengatakan, yang bersangkutan adalah pegawai Disnakertans , namun jika sudah terjadi OTT, pihak dinas tidak bisa berbuat apa-apa yang ada hanya menghargai proses hukum yang berlaku. “ kita tetap menghargai proses hukum yang berlaku”. (Ches) 
Komentar

Berita Terkini