|

Kejati Malut Nilai Ketua PN Ternate Salah Aturan


Kasi Penkum Kejati Malut, Apris R. Ligua

TERNATE, BRINDOnews.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), nilai ketua Pengadilan Negeri (PN) Ternate Hendri Tobing, telah menyalahi aturan terkait penanganan dua perkara illegal fishing atas nama terpidana Jerson Sasamo alias Sadam dengan Nomor Putusan : 28/Pid.CR/2017/PN Tte dan terpidana Riki Cimeny alias Riki yang disidangkan dan telah diputus pada tanggal 03 Oktober 2017 yang lalu oleh hakim tunggal Hendri Tobing. Hal ini dikatakan Kasi Penkum Kejati Malut, Apris R. Ligua, kepada wartawan Kamis (2/11/2017) di ruang kerjanya.

Menurutnya, persidangan dengan acara pemeriksaan cepat atau Tipiring maka tindakan hakim tunggal tersebut sangatlah bertentangan dengan pasal 6 PERMA RI No 1 Tahun 2007, tentang pengadilan perikanan yang berbunyi, “pasal 100 diajukan dan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat bukan dengan acara pemeriksaan Tipiring, kedua putusan tersebut di hukum dengan pidana denda senilai Rp 10 juta, karena masing-masing denda senilai Rp 5 juta dan ada uang barang bukti hasil pelelangan ikan senilai Rp 4.214.000 dan senilai Rp 2. 744.000 terhadap penerimaan Negara bukan pajak ini.

" Siapa yang melakukan eksekusi karena jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan tidak dilibatkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dilibatkan dalam persidangan sehingga tidak tahu adanya perkara saat sidang, bahkan tidak mendapatkan surat putusan dan pihak Kejati Malut baru mendapat foto copy putusan dari rekan wartawan, " jelasnya.

Menurut dia, Karena itu pihaknya mengharapkan hal ini tidak terjadi lagi di masa mendatang karena perkara illegal fishing termasuk perkara penting dan mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah, sehingga itu penangannya harus melibatkan Jaksa Penuntut Umum, " tidak boleh hanya disidangkan dengan hakim tunggal, harus ada jaksa eksekutor, tapi ini dalam persidangan tidak ada jaksa, berarti Hendri Tobing keliru, " tuturnya. (tim)
Komentar

Berita Terkini