|

Dugaan Dinas ESDM Lindungi 18 IUP langgar Aturan


Kadis ESDM; Tidak Ada Hubungan Dengan 18 Perusahan 




SOFIFI, BRINDOnews.com – Sebanyak 27 perusahaan yang bermasalah terkait izin usaha pertambangan (IUP), 9 diantaranya hadir saat dipanggil panitia khusus (Pansus) hak angket IUP, sementara 18 lainnya tidak hadir meskipun sudah berulang kali di panggil. Hal ini biasa diduga kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral sengaja melindungi 18 perushan yang tidak hadir dalam panggilan Pansus.

"Dugaan kami Kepala dinas ESDM Imam Makhdy dan Kepala Bidang Petambangan Umum, Maftu  sengaja melindungi perusahaan - perusahaan dengan tidak menghadirkan perusahaan ini karena bermasalah," ungkap anggota Pansus, Sahril Tahir saat ditemui di kantor perwakilan sekretariat DPRD di Ternate, Rabu (8 /11/2017).

Sebelumnya pihak dinas sudah berjanji akan mendatangkan perusahaantersebut. Mereka juga  tahu persis alamatnya berjanji akan mendatangkan perusahaan ini. "Kemungkinan besar dari ada 18 IUP perusahaan ini bermasalah sehingga mereka diminta untuk tidak hadir," tegasnya. 

Selain itu, Sahril menyebutkan ada alasan kuat atas dugaan itu karena, kepala dinas ESDM telah berupaya untuk bertemu dengan dirinya dan ketua pansus Sahril Marsaoly saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. "Maksudnya apa coba ingin bertemu dengan saya dan ketua pansus saat di Jakarta, dan bukan pada kapasitas jam kerja. tapi kami menolak untuk bertemu dengan dia," bebernya.
Terpisah Kadis ESDM Imam Makhdy kepada reporter Brindonews.com Rabu malam tadi 8/11/2017, membantah tudingan tersebut, surat penggilan itu pansusu yang melayangkan kepada perusahan mana mungkin dinas melindungi, tidak ada urusan dengan dinas terkait.

Apa yang disampaikan anggota pansus itu tidak benar, mestinya melaykan undangn kepada pihak perusahan itu minimal dua atau tiga minggu sebelum pelaksanaan rapat, bukan dengan deadline waktu dua atau tiga hari pelaksanaan, baru pansus melayakan surat. 
Kata dia, pihak perusahan juga memiliki kesibukandengan pekerjaan, tidak akan mungkin harus memaksa mereka untuk hadir.” Saya tidak bias memaksa perusahan untuk hadir dengan waktu singkat, ungkapnya.

Menyangkut dengan dokumen IUP, pihak dinas sudah menyerahkan semuanya kepada pansus, apalagi yang mau dicari, sementara dokumen lainya itu ada di Kabupaten/Kota, katanya. (alf)  


Komentar

Berita Terkini