|

Desak Kejati Usut Tuntas Proyek Embung



Aksi desakan kejati tuntaskan kasus Proyek Embung di Pulau Makian
TERNATE,BRINDOnews.com Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di minta mengusut proyek pekerjaan embun di Desa Dalam, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan.
Desakan itu disampaikan Mahasiswa Forum Peduli Pembangunan Pulau Makian Provinsi Maluku Utara saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Selasa (28/11/2017) pagi tadi.

Proyek pekerjaan embun yang dilaksanakan PT. Arief Taipan Subur  dengan nilai kontrak senilai 10,7 Miliar yang sumber dari APBN Tahun 2016.

Ironisnya, usai proyek dikerjakan dalam waktu yang cukup singkat, proyek embun dengan memakam miliaran rupiah ini ambruk diterjang banjir. Sehingga kualitas konstruksi patut diduga dibuat asal-asal, ujar Yusran Gani Koordinator Aksi FMP3-Malut dalam orasinya.

Tak hanya itu, ambruk proyek ini pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara melalui Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta surat keterangan kepada Kepala Desa setempat dan camat Kecamatan Pulau Makian dengan alasan bencana supaya proyek tersebut dapat di usulkan kembali.

Tetapi permintaan BWS Maluku Utara ditolak kepala desa dan camat setempat.“ Dugaan kami dalam proyek tersebut ada konspirasi untuk melakukan tindakan korupsi,” tutur Yuslan.

Yuslan berpendapat, berdasarkan kajian panjang yang telah dilakukan FMP3 Maluku Utara mengenai Undang-undang konstruksi bangunan.

  Kami menilai pembangunan proyek embung pulau makian tersebut merupakan proyek tiba saat tiba akal, karena proyek embung itu di bangun di bantaran kali mati buatan lahar dingin gunung Kie Besi, namun kondisi proyek saat ini rusak parah yang dikerjakan pertengahan Tahun 2016 hingga 2017, cecar Yuslan dalam orasinya.

Olehnya itu, FMP3 Malut mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar menyeriusi kasus proyek embun di pulau makian yang sementara ini telah dilakukan penyelidikan.

“ Kepala Satker Pantai dan Sungai  Rizali dan Eirlangga Perwira sebagai PPK air baku serta PT. Arief Taipan Subur selaku kontraktor pelaksana harus bertanggungjawab atas proyek embun di pulau makian yang merugikan negara 10,7 miliar,” tegasnya.

Selain itu, masa aksi juga mendesak Dirjen Kementerian PUPR segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Satker Pantai dan Sungai Rizali dan Erlangga Perwira sebagai PPK air baku.
“ Jika  tuntutan ini tidak di indahkan dan di tindak lanjuti, maka kami akan mengalang kekuatan besar dan melakukan pemboikotan Kantor BWS Kementerian PUPR dan  lembaga penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bila tidak mengusut kasus tersebut,” tutupnya.(shl)

Komentar

Berita Terkini