|

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Enam Desa Masuk Wilyah Halut


 Kepala Dinas Kominfo Halut Deky Tawaris

TOBELO,BRINDOnews.com -  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 dan UU nomor 01 Tahun 2003 sangat Melegitimasi bahwa 6 Desa masuk wilayah Pemerintahan Halut. Hal ini setalah dua hari dilakukan verifikasi faktual Tim Penegasan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Direktur Toponim dan Batas dearah Dirjen Bina administrasi Kewilayahan Kemendagri Tumpak H Simanjuntak
.
Berdasarkan kesepakatan dari hasil rapat sebelumnya antara kedua pemerintah daerah, yakni Pemkab Halut dan Pemkab Halbar, verifikasi faktual dilakukakan  berjalan lancar. Pemkab Halut menyampaikan "terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Kao Teluk, khususnya di wilayah enam desa yang telah menjaga keamanan kamtibmas, sehingga proses verifikasi faktual berjalan lancar tutur Jubir Bupati Halut, Deky Tawaris Kepala Dinas Kominfo Halut melalui Pers Liris pada saat Konfrensi Pers, Jumat (3/11/2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 42 dan undang undang no 1 tahun 2003, " PP 42 dan UU nomor 01 Tahun 2003 itu, Enam desa yang ada diwilayah Kabupaten Halmahera Utara meligitimasi wiliyah tersebut adalah wilayahnya Halmahera Utara, yang didalamnya terdapat enam desa, yang sedang disengketakan oleh pemerintah kanupaten Halmahera Barat." Tegas Diky.

Kaitan dengan sengketa wilayah 6 desa yang diklaim pemerintah Halbar, " Secara yuridis, wilayah tersebut berada dalam wilayah Halmahera Utara hal itu dikuatkan, dengan infra struktur pemerintahan yang jelas, kantor camat, kantor desa, perangkat personalnya semuanya jelas. Enam desa itu memiliki kode desa yang  jelas dari Kemendagri, ungkapnya.  
Pemerintah Halmahera Utara dalam pelayanannya baik dibidang kesehatan, pendidikan dan adminstarsi kependudukan, melayani hal-hal yang lain yang merupakan kewajiban pemerintah di enam desa, ada kegiatan fisik,non fisik semuanya terakomodasi didalamnya. Hanya saja didalam hubungan pelayanan ini, masyarakat dibingungkan, karena adanya pelayanan oleh pemerintah Halmahera Barat. 

"Akibatnya ada sebagian warga yang mengaku sebagai warga penduduk Halmahera Barat, pelayanan oleh Pemerintah Halbar di enam desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan, dan memberikan teguran tegas. namun teguran itu tidak diindahkan. Seharusnya mereka menghentikan pelayanan di enam desa." jelas Diky.

Lanjut ia, sehubungan dengan keputusan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka prinsip dasarnya  Pemerintah dan seluruh masyarakat Halut lebih kusus di enam desa telah mempercayakan sepenuhnya kepada Tim Penegasan Tapal Batas dari Kemendagri. Dan secara kooperatif tim penegasan tapal batas sedang menanti seperti apa keputusan yang dibuat dengan tidak melakukan prokfokasi-profokasi. 

Hal ini juga perlu diisyaratkan baik pemerintah Halamhera Utara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Halmahera Barat, sekiranya secera kooperatif untuk mendukung." Jadi himbauannya kepada pemerintah Provinsi untuk menfasilitasi secara netral dan jangan ada indikasi memihak. Jika ini dilakukan maka sangat berdampak buruk kepada masyarakat" tutup Jubir Bupati Kadis Kominfo Diky Tawary (tim)
Komentar

Berita Terkini