|

Antisipasi Isu Radikalisme, Kominfo Malut Siap Bekerja Sama Dengan KPID




SOFIFI, BRINDOnews.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyelenggarakan Rapat Pimpinan (RAPIM)  KPI 2017 sebagai langkah konsolidasi lembaga KPI dalam menghadapai dinamika penyiaran terbaru, termasuk status kelembagaan KPI Daerah dan ancaman radikalisasi melalui media penyiaran.

RAPIM yang diikuti seluruh Ketua Daerah  se-Indonesia ini diselenggarakan pada 14-16 November 2017 dengan mengusung tema "Penaggulangan Radikalisme Dalam Media Pemyiaran (Cerdas Bermedia Untuk Penyiaran Indonesia).

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis menjelaskan, bahwa penyebaran ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara begitu luas melalui media penyiaran. Hal ini tentunya memiliki dampak yang signifikan dalam tatanan kehidupan di masayarakat.

" Tujuan diselenggarakannya penyiaran dalam undang-undang adalah untuk memperkukuh intergrasi nasional," ungkap Juliandre melalui press rilies kepada media BRINDOnews.com. Rabu 14/11/2017 siang tadi.

Tambah Yuliandre, lembaga penyiaran khususnya televisi harus dapat membendung nilai-nilai dan idiologi yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Hadirnya muatan-muatan siaran tidak sehat tersebut, merupakan implikasi dari tidak diberikannya secara utuh kewenangan KPI dalam mengatur seluruh masalah penyiaran. Ditambah lagi dengan status eksistensi kelembagaan KPID yang saat ini telah mengalami perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Daerah," tuturnya.

Yulindre berharap, dalam RAPIM yang menghadirkan narasumber dari Kementrian Dalam Negeri, Badan Pelaksana Keuangan serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dua masalah penting tersebut dapat ditemukan penyelesaian masalahnya. 

KPI berharap, RAPIM kali ini juga dapa memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU)  Penyiaran yang masih dibahas di DPR-RI, diiantaranya tentang siaran politik dan digitalisasi penyiaran," ujar Yuliandre

Menanggapai hal itu, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Provinsi Maluku Utara Burhan Mangsur via whatsApp sore tadi, mengatakan, paska kegiatan RAPIM akan berkoordinasi dengan pihak KPI Daerah Provinsi Maluku Utara untu menyusun program-program sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut. "Kita akan berkoordinasi dengan KPID untuk menyusun program di daerah sebagi tindak lanjut dari kegiatan ini," cetus Burhan.  (bud)
Komentar

Berita Terkini