|

Anggota Deprov Dinilai Over Akting


Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Abner Nones
SOFIFI, BRINDOnews.com – Sikap yang ditunjukan sebagian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara dinilai over acting, sebab tidak memiliki kewenangan untuk menginterfens KUA - PPAS yang diajukan pemprov.

Anggota DPRD Provinsi Malut Abner Nones kepada reporter brindonews.com via WhatsApp Selasa 21/11/2017 mengatakan, tugas deprov bukan membahas KUA-PPAS tetapi menggunakan asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 yang hingga kini belum juga tuntas. ” Pembahasan KUA PPAS itu DPRD telah melaumpaui wewenang yang diberikan UU.

Kata dia, jangan dulu bicara soal APBD-P tahun 2017, KUA-PPAS yang diajukan pemprov sejak bulan September lalu juga belum selesai bakhan tidak ada titik temu antara pemprov dan deprov. Hal ini disebabkan Deprov sudah melampaui fungsi dan kewenangan. “DPRD tidak punya kewenangan untuk ikut membahas Rincian program dan kegiatan, itu tugas pemprov.”

Lanjut dia, Dprd tidak punya wewenang bahas rincian penjabaran APBD P karena rincian kegiatan dan program itu wewenang Pemda atau gubernur terpilih bukan legislatif.

Abner yang juga politis Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menambahkan,  kalimat over acting yang dimaksud, hiruk pikuk masalah ini sudah keluar jauh dari wewenang sebagai lembaga legislatif. “ Bahkan dirinya menduga Deprov dipengaruhi kepentingan Pilkada 2018 akibatnya tidak lagi serius mengurus kepentingan rakyat tapi cenderung mencari popularitas dengan ego dan harga dirinya.

Ditanya ada informasi Rapat badan Anggaran di Hotel Arya Duta Jakarta, dirinya membenarkan, sebelum rapat internal, Deprov mengikuti Workshop TOT setelah itu dilanjutkan dengan rapat Banggar. “ ia benar ada rapat di hotel Arya Duta Jakarta”. Bebernya (bud/red)



Komentar

Berita Terkini