|

Pansus Sesalkan Sikap Kadis ESDM


Ketua Pansus Angket, Sahril Marsaoly

TERNATE, BRINDOnews.com – Panitia Khusus (Pansus) angket Ijin Usaha Pertambangan rupanya tidak main-main untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran 29 IUP. Buktinya Pansus sudah mengagendakan pertama pemanggilan kepala Dinas Imam Mahkdy akan tetapi yang bersangkut tidak hadir. Sementara agenda kedua pemanggilan tahap kedua yakni Dinas Penanaman Modal dana Pelayanan Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Keuangan.

Ketua Pansus Angket Sahril Marsaoly kepada wartawan Senin (02/10/2017) mengatakan penyampaian dari DPMPSTP semua ijin-ijin yang di keluarkan Gubernur Malut tanpa melalui dinas terkait, untuk Biro Hukum sendiri hanya menerima  dari Dinas ESDM tidak mengkaji hanya sebatas menindaklanjuti apa yang sudah di kaji oleh Dinas ESDM.

Pihak DPRD Malut melalui Pansus  segera menelusuri ijin usaha pertambangan yang di terbitkan pemerintah provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Abdul Gani Kasuba itu sudah disertai dengan dokumen yang lengkap atau belum. "Segera ditelusuri apakah dokumen-dokumennya sudah lengkap atau belum kok dikeluarkan ijin usaha itu”.

Untuk dokumen ijin usaha pertambang yang diduga tidak memiliki ijin Amdal, Ijin tehins, Ijin Administrasi serta Ijin Finansial itu, pihak DPRD melalui Pansus. Meski belum hadir, pansusu akan kembali mengundang dinas ESDM  untuk dimintai keterangan.

"Sebelumnya Kepala Dinas sudah di Panggil namun yang bersangkutan tidak mengahdiri tanpa alasan. Jika besok Selasa 3 Oktober kepala dinas tidak hadir akan kami menyurat ke pihak kepolisan untuk dijemput paksa," katanya.

"Pada saat masa transisi perubahan undang-undang minerba yang baru dan perubahan undang-undang 32 ke 23 itu, pemerintah daerah memanfaatkan itu untuk mengeluarkan ijin dan kami curiga data ijin usaha pertambangan itu tidak vailid," tutupnya (bud)

Komentar

Berita Terkini