|

Pansus Angket Belum Temukan Masalah Pencairan Dana BOS


Susasna Rapat Pansus Angket Dugaan Penyalagunaan Dana BOS Triulan IV Tahun 2016. 
SOFIFI, BRINDOnews.com – Dalam penyilidikan Panitia Khusus (Pansus)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD belum menemukan adanya penahanan pencairan Dana Bantuan Sosial Triulan IV tahun 2016, oleh pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar).

Anggota pansus, Farida Jama, mempertanyakan proses pencairan dana BOS tahun 2016 dan tahun 2017. Sementara Anjas Taher, meminta pihak Dikjar menjelaskan mekanisme pencairan dana sekolah melalui Bank apa. Menanggapi pertanyaan itu, Sekrtaris Tim Menejemen dana BOS Dikjar Malut, Harun Karim mengatakan proses pencairan dipusatkan di bank Mandiri.

Tak terima penjelasan tersebut, Ajans kembali mepertanyakan kapan waktu pencairan dana bos  tahun 2016 dari bendahar daerah melalui bank ke rekening sekolah, "Kira waktu transfer terakhir dari bendahar umum daerah melalui bank mandiri", tanya Anjas

Sekertaris Tim Bos Harun Karim kembali menjawab transfer terakhir pada bulan Maret 2017, meski sudah dijawab Anjas masih belum puas  kemudian pertanyaan apakah dana bos cair pada bulan Maret itu tidak mengganggu aktifitas sekolah, seharusnya pencairan dan bos itu harus akhir bulan Desember tahun 2016. Sekertatis Tim BOS Dikjar kemudian menjawab tidak karena pencairan terakhir itu sisa anggaran dana bos yang diterima pihak sekolah.

Kadikjar Imran Yakub, mengatakan keterlambatan pencairan Dana BOS itu di karenakan adanya edaran Mendagri. Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor:  910/106/SJ Tahun 2017 tersebut ada bagian atau format yang harus di isi pihak Sekolah yakni Format Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah RKAS. "Masalahnya karena penyesuian regulasi sehingga dana bos terlambat di cairkan, itu sja," ucap Imran.


Sebagai kepala dinas dirinya mengimbau kepada seluruh kepala sekolah SMA mapun SMK, agar dalam penyusunan RKAS sesuai dengan kebutuhan sekolah dan jangan melakukan MAR'UP data siswa sehingga di kemudian hari tidak menimbulakan masalah.” Kepada kepala-kepala sekolah agar jangan coba-coba melakukan panambahan  data siswa karena itu berkonsukuensi hukum," tutupnya. (bud)
Komentar

Berita Terkini