|

Pangkas TTP, Inspektorat Nilai Banggar DPRD Keliru

Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan 

SOFIFI, BRINDOnews.com
– Rencana pemangkasan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Pegawai Negeri Sipil Provinsi Maluku Utara yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai sara sasaran.

Kepala Inspektorat Provinsi Malut Bambang Hermawan kepada awak media Minggu (22/10/2017) mengatakan, tidak memahami maksud dan tujuan Banggar Malut terkait dengan anggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan pegawai esalon II dilingup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurutnya, tunjangan tambahan pegawai yang berkaitan dengan transportasi pegawai Provinsi dari Ternate ke sofifi dan sofifi ke Ternate dan tambahan tunjangan penghasilan itu berbeda walau singkatanya sama.

Dengan adanya permasalahan itu dirinya mengaku tidak memahami maksud dari Pansus itu.  " Saya juga tidak bisa mengerti apa yang dipermasalahkan Banggar.
  
Lanjutnya,  angggaran TTP itu memang ada, tunjangan berdasarkan tempat kerja yaitu tunjangan tanpa pasti kemudian ada tunjangan kinerja itu untuk eselon II yang masuk Bebean kerja.

bukan berdasarkan analisa beban kerja tetapi tunjangan mempertimbangkan baban kerja, beban kerja karena eselon II tanggungjawabnya di anggap barat maka diberikan tambahan tunjangan kerja.


Lebih lanjut katanya,  yang dipahami DPRD adalah analisis beban kerja tetapi di SK Gubernur itu adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bukan analisa beban kerja Anjab (bud)
Komentar

Berita Terkini