|

Masalah Angket IUP, Pemprov Malut Siap Hadapi


Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara

SOFIFI, BRINDOnwes – Rupanya Pemerintah Provinsi Maluku Utara tak gentar menghadapi Panitia khusus (Pansus) angket terkait dugaan Ijin Usaha Pertambangan yang ilegal. Pemrprov tidak pernah takut apabila masalah ini dilaporkankan ke pihak yang berwajib, ungkap kepala Biro Hukum Salmin Janidi kepada wartawan Rabu (4/10/2017).

Menurutnya, Dalam tinjauan hukum, proses penerbitan izin usaha petambangan ini sudah benar tidak bermasalah. Hukum administrasi ada dua hal yang harus diuji seperti, kewenangan dan tata cara prosedur. "Semua itu Biro Hukum sudah laksanakan," ucapnya.

Pansus Angket DPRD Malut mempermasalahakn penerbitan surat izin usaha pertambangan itu merupakan hak DPRD sebagai lembaga legeslatif. "Itu pandangan mereka,, yang jelas dari pemprov melalui biro hukum semua itu sudah benar," cetusnya.

Sebagai Kepala Biro Hukum dan Ham Provinsi Maluku Utara, Dirinya tak gentar menghadapi Pansus Angket DPRD. "Kami siap hadapi apapun itu, karena itu konsukuensi tugas," tutupnya (bud)
Komentar

Berita Terkini