|

Empat Srikandi Nilai Kerja Sekwan Asal-asalan


Inilah pakain Adat yang di Pakai itu di Tanggung masing-masing  Saat Hut Pemprov

SOFIFI-BRINDOnews.com-
Meskipun sudah dianggarakan untuk pengadaan pakaian sipil harian anggota DPRD Maluku Utara tahun 2015 lalu, akan tetapi baru direalisasi tahun 2017, hal ini terkuak saat Paripurna Istimewa HUT Provinsi Malut ke 18 di Sofifi, Kamis (12/10/2017). Anggaran tahun 2015 tetapi kenapa tahun 2017 baru diserahkan.

Penyebab salah satunya, karena realisasi barang tersebut tidak sampai ke tangan seluruh anggota. Anehnya, pesanan itu sudah dilakukan sejak 2015. Polemik seputar pengadaan barang dan jasa menggunakan APBD tahun anggaran 2015 kurang lebih Rp 500 juta itu dihebohkan oleh srikandi DPRD Malut.

Sebanyak enam srikandi DPRD yang mempersoalkan pakaian tersebut di tengah-tengah acara sedang berlangsung. Mereka menyayangkan pakaian adat yang dijanjikan sekretaris dewan Abubakar Abdullah tidak sampai ke tangan mereka. “Seharusnya pakaian adat ini sudah ada sejak dua tahun lalu. Masa anggaran pengadaan dari 2015, baru barangnya kami terima Rabu Pagi (12/10/2017).

Itu pun dipaksa,” kata anggota Fraksi PDIP Dapil Halmahera Utara dan Pulau Morotai, Diana Sumindar di dapan wartawan BRINDOnews.com, Kamis sore. Dia mengatakan, banyak anggota DPRD yang baru menerima pakaian adat tersebut, Rabu sore kemarin. “Itu termasuk punya saya. Sementara dari beberapa teman srikandi (anggota DPRD) yang lain baru terima Kamis pagi,” ujar dia.

Diana yang terlihat tidak mengenakan baju adat sebagaimana anggota DPRD lainnya itu, menurutnya, ada perlakukan tidak adil dari Sekretaris DPRD Maluku Utara Abubakar Abdullah terhadap 45 anggota DPRD di sekertariat. "ini bukan soal pakaian atau baju adat, tetapi masalahnya sekwan tidak adil. 

Inilah Pakaian Adat Yang di Serahkan Sekwan kepada Srikandi Tidak di Pakai
Diana mengemukakan, baju adat miliknya yang diterima Rabu sore juga tidak sesuai ukuran tubuh yang sebelumnya dipesan ke penjahit perusahaan pemenang tender. “Sudah begitu, punya saya tidak muat. Kalau pun muat, masuk akal baju yang kita terima langsung pakai. Kan nanti tidak nyaman. Mesti dicuci dulu,” sambungnya.

“Mereka (sekretariat dewan) mengangap kita (para srikandi) selama ini diam saja walau diperlakukan tidak adil. Sehingga diperlakukan seperti apapun tetap diam. Namun, kali ini berbeda karena setiap orang ada batas kesabarannya.”Diana mengatakan langkah yang dilakukan para srikandi tersebut untuk tujuan mengevaluasi kinerja Sekretaris DPRD Malut Abubakar Abdullah.

Hal senada, dikatakan Raden Winani Safitri, anggota Fraksi PKS Dapil Halmahera Selatan, sesuai undangan yang diterimanya diwajibkan pakai baju adat. Sementara dirinya dan beberapa anggota tidak dapat mengenakan baju tersebut. Permaisuri Kesultanan Bacan itu menyesalkan, adanya pelayanan sekretariat dewan yang terkesan tidak merata. 

Menurutnya, persoalan baju adat miliknya yang tidak sesuai ukuran tidak menjadi masalah, asalkan sebelum itu dikoordinasikan, dikonfirmasi kalau pakaian adat yang tersedia terlambat dikirim atau tidak ada.“Ini supaya kita bisa beli sendiri dari jauh hari. Jangan buat janji, ketika ditelepon mereka janji, janji-janji terus sampai pagi tadi baru saya terima,” kata dia
.

Dia meminta pelayanan kurang baik dari Sekwan Abubakar Abdullah itu harus dibenahi. “Prinsipnya saya harapkan ada komunikasi yang baik. Dan kepercayaan yang diberikan itu jangan disia-siakan. Itu aja sih,”tutupnya.

Amatan BRINDOnews.com, pada acara HUT berlangsung hanya terdapat kurang lebih 30 anggota dewan yang mengenakan pakaian adat. Selebihnya mengenakan pakaian harian biasa berupa jas lengan panjang dan dasi.

Sementara, rata-rata dari unsur pimpinan dan ketua-ketua alat kelengkapan DPRD Maluku Utara seluruhnya mengenakan pakaian adat. Termasuk Ketua DPRD Alien Mus, yang juga salah satu srikandi dari Fraksi Golkar Dapil Kepulauan Sula. 

Hingga berita ini ditayangkan Sekwan Abubakar Abdullah saat di konfirmasi via handphone Jumat (13/10/2017) enggan menagggapi.(bud)


Komentar

Berita Terkini