|

Ahmad Purbaya Gantung Pencairan Dinas


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah
(BPKPAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya

SOFIFI,BRINDOnews.com- Meskipun sudah di ajukan untuk pencairan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, akan tetapi kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Ahmad Purba belum juga menyetujui tanpa alasan yang jelas.

Meskipun Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) sudah diajukan masing-masing  dinas akan tetapi hingga saat ini belum ada titik terang entah kapan pencairan. Tindakan yang dilakukan Kaban keuangan ini mengakibatkan SKPD merasa terbebani karena menunggu pencairan, ungkap kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Malut kepada awak media belum lama ini.

Kata dia, khususnya Dikjar sejauh ini belum bias membayar gaji guru honor dan belanja kebutuhan laninya. Honor para guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK senilai Rp 1 miliar, sementara dana Bantuan Oprasional Sekolah (Bos) dan anggaran pengawasan cabang dinas se Kabupaten/Kota senilai Rp 3 miliar lebih. 

“ Sekedar diketahui kurang lebih tiga bulan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Tambahan Pegawai (TTP) belum juga dibayar".

Sekertaris Daerah  Provinsi Malut, Mubdin Rajab  kepada wartawan di kantor gubernur Selasa (10/01/2017), mengaku sudah mengelurakan surat perintah kepada BPKPAD untuk segera melakukan pembayaran sesuai dengan permintaan masing-masing dinas. “ sudah ada surat perintah untuk membayar terutama TTP.

Sementara Kaban BPKPAD Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbya saat di hubungi via heandphone nomor 08123047XXXX di luar jangkauan alias tidak aktif, (bud)


Komentar

Berita Terkini