|

Ada Utang Siluman Dilingkup Pemprov


Ilustrasi Uang Tunai Pecahan Rp 100.000



TERNATE, BRINDOnews.com- Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rancangan anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 yang dipastikan defisit membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) angkat bicara. 
  
Ketua Komisi I DPRD Malut, Wahda Zaenal Imam kepada wartawan Rabu (4/10/2017) mengatakan, perlu diketahui ada utang dan pencapaian penerimaannya berkurang akan tetapi harus defsit anggaran perubahan ini tidak masuk akal. Seharusnya kalau hutang tahun 2016 yang dibayarkan tahun 2017 itu mestinya dalam perubahan anggaran itu harus surplus bukan defisit, sehingga bisa menutupi hutang.” Kalau kebijakan ini terus dibiarakan maka dipastikan setiap tahun akan ada utang.

Rencana APBD yang di susun TAPD itu mengatakan ada defisit senilai Rp 500 miliar lebih pada APBDP tahun 2017, ini perencanaan gila yang di susun TAPD. APBD tahun 2017 sudah terbayarkan utang tahun 2016 itu senilai Rp 413 miliar, tetapi kenapa perubahan anggaran harus ada defisit.” Ini kesalahan Ahmad Purbaya dan Kepala Bapeda, dimana logika berfikir tentang tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Kata dia, pemprov sangana bersemangat membayar utang tanpa menggunakan landasan hukum yang kuat, anehnya belum ada pengakuan hutang kenap harus dibayar. DPRD menemukan dalam satu kegiatan ada SPM dan SP2d yang yang teregister di penolakan itu baru disebut utang, akan tetapi SPM dan SP2 yang tidak jelas tetapi dijadikan utang, dalam regulasi tidak bisa. 

Hutang itu terjadi kalau SP2D yang tertolak. Ada banyak Sp2d yang tidak jelas” pemda membayar hutang itu haya berdasarkan pernyatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seluruh SKPD. Ada kecuarang dibalik dari utang pemprov, olehnya itu DPRD harus membutuhkan angket untuk membuka kedok, (reza)






Komentar

Berita Terkini