|

PSI Butuh Caleg Anti Korupsi dan Intoleransi

Launching Pendaftaran Caleg Partai Solidaritas Indonseia (PSI)

TERNATE, BRINDOnews.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Maluku Utara saat ini lebih membutuhkan caleg yang bersih dari Korupsi dan Intoleransi, hal ini dikatakan Wakasekjen DPP PSI Danik Eka Rahmaningtiya kepada wartawan usai kegiatan Kopi Darat Wilayah sekaligus launching pendaftaran peserta Caleg di Istana Caffe Selasa (19/9/2017). Kegiatan ini dihadiri seluruh pengurus DPD se kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara.

Menurutnya, PSI sudah terbentuk pengurus di 34 Provinsi seluruh Indonesia, tiap-tiap dareah ada 75% di Kabupaten/Kota dan 50% ada di Kecamatan, semua sudah terbentuk bahkan sudah melebihi itu. " hal ini sebagai syarat utama untuk lulus verifikasi dari kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sebagai partai politik yang berbadan hukum," ungkap.

Kata dia, bicara struktur dan infrastruktur partai PSI sudah siap, sementar internal parti sendri siap mengahadapi serta mempersiapakan seluruh kebutuhan untuk verifikasi vaktual dari KPU. "Tinggal verifikasi jumlah anggota saja," pungkasnya.

Saat ini tugas partai harus melakukan konsulidasi yang lebih matang, semua dokumen sudah masuk DPP. Ada satu sistem yang melakukan dobel cek, apakah dokumen tersebut sudah siap untuk di verifikasi KPU. "Seandainya hari ini PSI diminta mendaftar sangat siap. Satu hal yang mendasar bagi caleg-caleg dari PSI, tentunya dia harus anti korupsi dan anti intoleransi, dua hal itu tidak bisa ganggu gugat dan tidak bisa ditawar. Partai memeliki bredn tersediri yakni anti korupsi dan anti intoleransi, ujarnya.

" Siapa saja yang mencalonkan diri sebagai caleg dari PSI membuka sebuah sistem politik baru yang tidak membutuhkan mahar politik. Semua pendaftaran tidak dipungut biaya”.

Ketua DPW PSI, Jafar Dahlan menambahkan, untuk di Maluku Utara DPD PSI di sepuluh Kabupaten/Kota sudah terbentuk, hanya saja yang ikut di daftarkan nanti hanya delapan DPD Kabupaten/Kota. "Dua DPD yang tidak ikut didaftarkan itu Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Barat, tutupnya. (bud)


Komentar

Berita Terkini