|

Polemik Kuker Bapemperda Hanya Miskomunikasi Dengan Pimpinan.




foto bersama anggota DPRD Halbar, Ternate dan Tikep
TERNATE, BRINDOnews - Polemik perjalanan dinas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate ke DPRD Kabupaten Halmahera Barat beberapa waktu lalu yang di nilai ilegal oleh Pimpinan DPRD Kota Ternate dengan alasan karena tidak memiliki surat tugas dari Pimpinan kembali di tanggapi oleh Ketua Bapemperda Nurlela Syarif.

Menurutnya, Hal ini di karenakan Diskomunikasi antara Bapemperda dengan Pimpinan terutama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate yang saat itu masih  berada di Kota Malang terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

"ini persoalan miskomunikasi kami (Bapemperda) bersama pimpinan terutama wakil ketua I dan II, karna waktu hari jumat itu mereka (pimpinan) lagi keluar daerah, jadi kami hanya sampaikan kepada ibu sekwan karna dia juga bagian dari Bapemperda", jelasnya kepada media Rabu (19/9/2017

Dia juga mengakui pihaknya kurang berkordinasi dengan pimpinan khususnya Wakil Ketua I dan II, tapi menurutnya masalah ini sudah di selesaikan secara internal.  "So tarada masalah suda, hal ini suda di selesaikan", tutupnya. (rc)
Komentar

Berita Terkini