|

Optimalisasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya Fasilitas Kesehatan BPJS Cabang Ternate


foto bersama

Ternate, Brindonews.com -  Era JKN Pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di Rumah Sakit namun pelayanan kesehatan harus dilakukan berjenjang sesuai dengan kebutuhan medisnya, hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Peserta JKN-KIS. Implementasi sistem kesehatan nasional prinsip Manage Care  diberlakukan, dimana terdapat 4 pilar  yakni  Promotif, Preventif, Kuratif; dan Rehabilitatif Difokuskan di FKTP baik itu Puskesmas, Dokter Keluarga, dan Klinik yang menjadi gerbang utama peserta JKN mengakses pelayanan kesehatan.
Salah satu upaya penguatan Faskes Primer diharapkan tenaga medis yang berada dijenjang FKTP Primer harus memiliki kemampuan dan menguasai hal-hal terbaru mengenai prediksi, tanda gejala, penegakkan Diagnosa dan penatalaksanaan Komperhensif mengenai berbagai penyakit. Inilah yang disebut penguatan FKTP Primer.
]
Berdasarkan Perpres 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Kapitasi JKN pada FKTP, dan sesuai Perpres no 12 Tahun 2017 menegaskan dana kapitasi untuk jasa dan dukungan operasional pelayanan kesehatan. Dana yang telah dikeluarkan harus diiringi dengan kualitas pelayanan kesehatan di FKTP BPJS Kesehatan, dengan pula melakukan evaluasi & monitoring untuk Kualitas FKTP BPJS Kesehatan. Adanya dukungan Aplikasi Pcare di masing-masing FKTP diharapkan dapat memonitor angka kunjungan maupun rujukan dengan baik, sehingga kualitas layanan di FKTP dapat terus dipantau.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, saat ini telah diterapkan pembayaran Kapitasi berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan ( KBK). Dimana pada tahun 2016 telah dilaksanakan pada 7 Puskesmas di Wilayah Kota Ternate, dan pada tahun 2017 diberlakukan di seluruh Kab/Kota, kecuali 89 FKTP yang masuk dalam kategori daerah Terpencil dan Sangat Terpencil. Pemberlakuan ini  sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jendral Kementrian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor : 02.05/III/SK/089/2016 dan Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan.


Jumlah FKTP yang diberlakukan pembayaran Kapitasi berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) sebanyak :100 FKTP yang terdiri  dari 40 Puskesmas, 20 Klinik,39 Dokter Praktik Perorangan (DPP) dan 1 Rumah Sakit Pratama dari total FKTP yang ada di Provini Maluku Utara sebanyak 189 FKTP. Namun sesuai hasil monitoring setiap bulan pencapaian Indikator penilaian KBK oleh FKTP  yang diberlakukan KBK setiap bulan tidak tercapai, hanya 31 FKTP yang tren pencapaian indikatornya naik setiap bulan, itupun belum mencapai target indikator yang ditetapkan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada peningkatan mutu pelayanan di FKTP.
Demi Meningkatkan kompetensi dan memotivasi kepada tenaga medis di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, maka dipandang perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Best Practise Sharing (BPS) dari Fasilitas Kesehatan yang berprestasi dalam hal pencapaian indikator Penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP) yang dibawakan oleh Kepala Puskesmas Ciracas Jakarta Timur dan dokter Keluarga dr Rudy Ridwan.  Harapan kami BPS ini dapat mendorong FKTP di wilayah provinsi maluku utara mencapai indikator penilaian sesuai dengan strategi dan upaya dari para panelis.
Sementara itu, dalam upaya mewujudkan pemantapan layanan, penguatan fungsi pelayanan di FKTP harus terus dilakukan melalui Penerapan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBKP). Selain itu, terus perluas kerja sama dengan faskes, bangun koordinasi dan keterbukaan informasi di Fasilitas Kesehatan, dan lakukan Walk Trough Audit untuk mengukur kepuasan peserta terhadap pelayanan di Faskes maupun dikantor BPJS Kesehatan.
Selain melakukan peningkatan mutu pelayanan di FKTP, juga perlu adanya pengetahuan dan pemahaman tentang kendali mutu dan kendali biaya serta audit klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, mengamanatkan RS untuk mengembangkan budaya pencegahan kecurangan salah satunya dengan pelaksanaan audit klinis secara berkala.Bimbingan teknis audit klinis menggunakan berkas klaim rawat inap sebagai alat deteksi potensi fraud di rumah sakit, diharapkan dapat memberi wawasan dan keterampilan peserta dalam membangun budaya pencegahan fraud di rumah sakit. Materi ini di sampaikan oleh TIM PKMK Fakultas kedokteran UGM dan dilanjutkan oleh Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dihadiri 15 Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang tersebar di Propinsi Maluku Utara.
Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan rumah sakit mendapatkan pengetahuan dalam melakukan audit klinis untuk mendeteksi potensi fraud, dan dapat diimplementasikan ketika kembali ke tempat tugas masing-masing. (rc)



Komentar

Berita Terkini