|

Nurlaela Menilai Tim Asistensi Membantu Kerja DPRD

Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate, Nurlaela syarif
TERNATE, BRINDOnews.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kota Ternate melaksanakan kunjungan kerja (Kuker) ke DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Selasa (12/9/17).

Kuker Bapemperda DPRD Kota Ternate ke DPRD Halbar dengan agenda pemanfaatan tim asistensi dalam membantu tugas-tugas DPRD, terutama di bidang legislasi dan penyusunan Peraturan Daerah inisiatif DPRD.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate, Nurlaela syarif menyampaikan, meski agenda kunjungan kali ini terkait dengan pelibatan Tim Asistensi DPRD Halbar dalam urusan legialasi, akan tetapi ada fakta lain yang menjadi perdebatan dalam pertemuan ini, dimana perdebatan terkait persoalan lemahnya implementasi program dan kegiatan Segitiga Emas.

Sekedar diketahui, program Segitiga Emas yang melibatkan Kota Ternate, Kota Tidore dan Kabupaten Halbar merupakan program integrasi di bidang pertanian,  perikanan dan pariwisata.

Akan tetapi, sesuai informasi dari anggota Fraksi PDIP, Theresia yang mewakili Daerah Pilih (Dapil) Kecamatan Tabaru, menilai perkebunan disana pasca panen sudah tidak diperhatikan lagi dan tidak dikembangkan.

"Bapemperda DPRD Kota Ternate bersama Halbar sama-sama akan menggandeng Kota Tidore, guna menindak lanjuti program segi tiga emas dan diseriusi lewat forum parlemen segitiga emas yang melibatkan DPRD Kota Ternate,  DPRD Kabupaten Halbar dan DPRD Kota Tidore," ungkap Anggota DPRD Ternate yang akrab disapa Nella.

Politisi Nasdem ini juga menambahkan, di Provinsi Maluku Utara, menurutnya Kabupaten Halbar sudah sangat baik melibatkan tim asistensi untuk semua alat kelengkapan, serta tugas dan fungsi Dewan.  Tim asistensi melibatkan pihak akademisi yang kompeten di bidangnya untuk memperkuat fungsi dan tugas DPRD dalam berbagai hal.

Lanjutnya, DPRD Kota Ternate selama ini hanya memanfaatkan staf ahli fraksi,  sementara tim asistensi untuk fungsi legislasi, anggaran dan komisi tidak pernah melibatkan pihak ahli yang sesuai bidangnya.

"Sebenarnya, ini urgent karena seluruh anggota dewan bukan sarjana hukum,  punya keterbatasan waktu membaca dan lain-lain,  jadi tim asistensi khususnya legislasi mutlak harus ada," Tandas Nurlela.

Selain itu,  dalam pertemuan yang langsung disambut oleh Ketua DPRD, Ketua Bapemperda dan anggota DPRD Halbar terdapat sejumlah persoalan lain yang dibicarakan, seperti persoalan gagasan segi tiga emas yang dinilai “mati suri” dan seakan hanya seremonial saja.


Nurlela menilai, lemahnya pengelolaan transportasi laut, seperti armada speed boat yang banyak masalah,  persoalan pengihan aset Halbar ke Ternate, persoalan perdagangan sapi di Halbar dan Ternate, juga turut dibicarakan dalam pertemuan ini. "DPRD akan turut intervensi terkait program Segitiga Emas ini," tuntasnya. (rc)
Komentar

Berita Terkini