|

HPMS Nilai DPRD Keliru Soal Rekomendasi Lima Kades



Ketua HPMS Cabang Sanana, Ikram Fataruba
Sanana, BRINDOnews.com – Rekomendasi penonaktifan lima Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kepulauan Sula mendapat sorotan khusus dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Cabang Sanana. Pasalnya, penonaktifan lima Kades oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula terkesan sepihak.

Ketua HPMS Cabang Sanana, Ikram Fataruba kepada BRINDOnews.com, Sabtu (23/9/17) menyampaikan, persoalan penonaktifan lima Kades di Kabupaten Kepulaun Sula terkesan dipolitisir. Menurutnya, penonaktifan lima kepala desa tersebut dianggap tidak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. 

Dirinya menambahkan, rekomendasi pemenonaktifan lima kades yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten kepulaun Sula tanpa berkoeridasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kepulauan Sula, dimana ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum menonaktifkan. “Tidak ada satu pasalpun yang membenarkan penonaktifan kepala desa itu dilakukan oleh DPRD. Yang berhak memberhentikan kepala desa adalah Bupati,” tandas Ikram. 

Lanjut Ikram, jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan Kepala Desa, maka DPRD tidak seharusnya langsung memberikan sanksi. “DPRD harus kerkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Inspektorat, BPMD dan Pemda untuk memberi pembinaan jika ada kesalahan yang dilakukan Kepala Desa,” katanya. 

Ikram menegaskan, HPMS dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi dengan beberapa Kepala Desa untuk mendiskusikan persoalan penonaktifan lima Kepala Desa dengan komisi I DPRD Sula terkait alasan-alasan maupun dasar hukum yang digunakan DPRD.

“DPRD tidak seharusnya menelan mentah-mentah data dari Inspektorat sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi, karena lembaga yang lebih berjanggungjawab soal audit ialah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.” Tegas Ikram.

Untuk itu, Ikram berharap agar Komisi I DPRD Sula dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan HPMS dan bebrapa kepala Desa untuk mendiskusikan terkait rekomendasi penonaktifan lima kepala desa yang saat ini menuai kontrofersi. (red)

Komentar

Berita Terkini