|

Empat Masalah ini Ganjal Langkah AGK Pada Pilgub


Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Ishak Naser


SOFIFI, BRINDOnews.com - Langkah Abdul Ghani Kasuba untuk kembali bertarung pada pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2018, bakal mendapat tantangan besar, pasalnya empat kebijakan yang dikeluarkannya selama dan itu mengakibatkan Gubernur masuk dalam daftar penyelidikan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinisi Maluku Utara. 

Hak angket yang disahkan oleh DPRD Malut bakal menyasar masalah 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) prematur, dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2016, masalah Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) dan masalah utang daerah yang kini sudah mencapai Rp 413 miliar.  

"Kebijakan apapun yang berdampak luas terhadap masyarakat, negara dan daerah  bisa dikatakan melanggar ketentuan perundangundangan dan itu dapat di angket,entah itu 1 masalah atau 100 masalah tidak jadi persoalan," kata wakil ketua DPRD Malut, Ishak Naser saat ditemui di ruang rapat Paripurna Kantor DPRD Malut, Senin (18/9/2017). 

Ishak menyebutkan, empat masalah tersebut sangat krusial, sebab ada indikasi kuat merugikan masyarakat dan negara,  dan sangat berdampak buruk akibat kebijakan yang gubernur salah. "Jelas semua krusial lihat IUP ini berdampak pada kerusakan lingkungan, jangan salah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berdasarkan pada ketentuan pengelolaan lingkungan itu berbahaya jangka panjang," jelasnya. 

Menurutnya, masalah IUP ini membuat Gubernur kewalahan apalagi ditambah dengan tiga masalah lainnya yang punya indikasi kuat bermasalah. Apabila hasil penyelidikan  terbukti Abdul Gani Kasuba diperhadapkan  dengan masalah hukum yang sangat serius. "Angket inikan bukan sasarannya ke orang, kebijakan yang salah wajib diperbaiki. Jika ditemukan unsur pidannya DPRD wajib menyerahkan kepada pihak penegak hukum yang berwenang" pungkasnya. (bud)
Komentar

Berita Terkini