|

Usulan Hak Angket 27 IUP Diterima




Penyerahan Dokumen Hak Angket 27 IUP Yang Diduga Bermasalah

SOFIFI, BRINDOnews – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Malut akhirnya menerima usulah 10 fraksi atas hak angket 27 Ijin Usaha Pertambangan yang diduga bermasalah

Mewakili 10 fraksi, Wahda Z Imam yang juga ketua Komisi I DPRD mengatakan Gubernur Abdul Gani Kasuba, dalam menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) tanpa melalui prosedur sehingga mengakibatkan beberapa hak antara lain berupa landrand, jaminan reklamasi serta PSDH  dan DR tidak dapat disetor ke daerah.

Lanjut Wahda, sudah berulang kali komisi III mengundang instansi terkait untuk menghadiri rapat akan tetapi tidak menghadiri rapat-rapat yang dimaksud, akibatnya Komisi III kesulitan memiliki data-data Izin Usaha Pertambangan yang diduga terjadi penyimpangan prosedur penerbitan izin usaha pertambangan.

Kata dia, pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari tanggungjawab konstitusi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sehingga kasus 27 IUP yang diduga terjadi mafia penerbitan yang sangat bertantangan dengan peraturan perundang-undangan serta merugikan keuangan daerah dan berdampak luas pada publik harus ditertibkan,(bud)






Komentar

Berita Terkini