|

Sawir Keluhkan Kinerja Hendri Tobing, Ada Apa Dengan PT NHM?

Kantor Pengadilan Negeri Ternate
TERNATE, BRNDOnews.com – Kinerja Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Hendri Tobing dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan penggugat PT. Nusa Halmahera Mineral (PT.NHM) menuai keluhan. Pasalnya, kuasa hukum tergugat Sadak Hi. Rakib, Sawir Muhajirin SH, kepada media ini, Kamis (10/8) mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali berupaya meminta agar Ketua PN Ternate segera melaksanakan eksekusi putusan sela dalam perkara PHI dengan penggugat PT. Nusa Halmahera Mineral.

Menurut Sawir, Ketua PN dinilai tidak serius melaksanakan kewajibannya selaku yang berwenangan mengeksekusi putusan sela dalam perkara PHI dengan penggugat PT. NHM yang melawan tergugat Sadak Hi. Rakib eks karyawan PT NHM.

Ia menjelaskan, dalam amar putusan sela PHI di PN Ternate Nomor : 9/Pdt-Sus/PHI/2014/PN-Tte, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada penggugat untuk membayar upah beserta hak-hak tergugat Sadak Hi. Rakib sebesar Rp 270 juta. “Ironisnya, putusan ini tidak dilaksanakan oleh Hendri selaku eksekutor,” katanya.

“Kami sudah beberapa kali berupaya meminta agar Ketua PN Ternate segera melaksanakan eksekusi tersebut. Bahkan, upaya tersebut  ditindaklanjuti hingga ke Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Maluku Utara selaku pengawas PN Ternate, namun tidak membuahkan hasil,” sesal Sawir.

Selain itu, lanjut Sawir, pihaknya pun telah menempuh masalah putusan yang tidak dilaksanakan eksekusinya ini hingga ke Mahkamah Agung (MA). Bahkan, Mahkamah Agung sudah membalas dengan surat Nomor : 1812/PAN/HK.03/7/2017 Tertanggal 12 Juli 2017.

“Isi dalam surat tersebut memberitahukan bahwa MA telah meneliti dan mempelajari permasalahannya, dan diberitahukan bahwa pelaksanaan putusan eksekusi perkara perdata adalah sepenuhnya kewenangan Ketua PN Ternate, dibawah Pengawasan Ketua PT Malut," kata Sawir.


Ia menambahkan, surat dari MA ini jelas mempertegas perihal permohonan untuk segera menjalankan eksekusi putusan sela tersebut. Untuk itu, jika surat dari MA ini masih saja diabaikan oleh Ketua PN Ternate dan Ketua PT Malut, maka pihaknya akan kembali menyurat ke MA. "Apakah PT NHM memiliki power yang besar sehingga institusi pengadilan tidak bisa melaksanakan eksekusi ini?," tegasnya. (reza/smr)
Komentar

Berita Terkini