|

Roslan : Upaya Jainal Mus Bisa Dilakukan Secara Perdata

Ketua Kantor Advokat Indonesia (KAI) Tikep, Roslan
TERNATE, BRINDOnews.com - Rencana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkama Konstitusi (MK) oleh terpidana kasus Korupsi pembangunan jembatan Waikalbota,  Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut), mendapat respon dari salah satu praktisi Hukum  Malut.

“Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” kata Roslan saat dikonfirmasi, Sabtu (19/8/17) kemarin.

Dilanjutnya, dasar hukum Peninjauan Kembali atau Request Civiel adalah Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya.

"Adanya PK karena secara historis filosofis, merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana." Terang Roslan.

Dasar atau Syarat PK sendiri, lanjut Roslan, yakni harus sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHAP, salah satunya adalah harus ada novum (bukti baru).

Lanjut Roslan, yang menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi tentang PK saat ini, adalah pasal 268 ayat (3) KUHAP tentang batas pengajukan PK atas suatu putusan yang hanya dapat di lakukan satu kali saja.

Dirinya menambahkan, namun, jika kita melihat Putusan MK nomor : 34/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya, pada poin ke 1.2 sudah jelas bahwa pasal 263 ayat 3 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Artinya, kata Ruslan, Peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali, selama syarat-syarat dalam pengajuan tersebut terpenuhi.

Ketua Kantor Advokat Indonesia (KAI) Tikep ini menambhakan, untuk perkara Jainal Mus yang divonis 6 tahun oleh Pengadilan Tipikor Ternate dan ingin mengajukan PK, sah-sah saja jika ingin melakukannya.

Akan tetapi, Roslan menjelaskan, jika MK membenarkan alasan pemohon dalam hal ini Jainal Mus, maka MK dapat membatalkan putusan yang dimintakan PK tersebut.

Akan tetapi, menurutnya, dalam hal PK, Mahkamah Agung hanya dapat menjatuhkan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, serta putusan dengan menerapkan pidana yang lebih ringan.

"Jika Jainal Mus menuntut untuk pemberian sisah uang pembayaran proyek senilai Rp150 juta, itu bisa dilakukan secara perdata," tuntas Roslan. (bud)
Komentar

Berita Terkini