|

Mana Komitmen Wakil Rakyat Kita


Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (Katam) Maluku Utara Muhlis Ibrahim, ST

SOFIFI, BRINDONews.com- Kasus dugaan pemalsuan dokumen 27 Ijin Usaha Pertambangan belum juga usai, buktinya tokoh masyarakat kembali menantang Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dapat menyelesaikan masaalah tersebut. 

Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (Katam) Parovinsi Maluku Utara Muhlis Ibrahim kepada reporter BRINDONews.com via WatshAap Selasa (15/8) mengatakan, DPRD jangan hanya berkoar tanpa ada komitmen menyelesaikan kasusu indikasi pemalsuan 27 IUP. Bila perlu keinginan DPRD untuk membentuk Panitia Hak Angket itu segera di lakukan untuk mendapatkan titik temu. 

Kata dia, jika tidak di tuntaskan kasus dugaan manipulasi 27 IUP ini akan menguap dan lenyap begitu saja. Sesuatu investasi pertambangan yang dimulai dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum, bisa dipastikan investasi itu akan berakhir dengan permasalahan yang besar. 

DPRD jangan hanya berkiningan membentuk hak angket akan tetapi ujung-ujungnya tidak maksimal, hal seperti ini sudah sering terjadi saat itu Interplasi Gubernur terkait dengan proyek jalan lingkar Makian akan tetapi berakhir dengan voting akibatnya interplasi gubernur tidak maksimal, ujarnya. 

Mestinya DPRD harus kompak untuk menyelesaikan jangan hanya memiliki kedekatan perkaanan lalu itu tidak berjalan. Tugas DPRD sebagai fungsi kontrol kebijakan pemerintah, kenapa harus takut kepada pemerintah. Atau jangan-jangan hanya mencari kepentingan kelompok tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat Maluku Utara, (han) 


Komentar

Berita Terkini