|

Hendri Tobing Cuek Instruksi MA

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ternate Hendri Tobing 
TERNATE, BRINDONews.com - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ternate Hendri Tobing diduga telah "masuk angin" lantaran tidak mengeksekusi putusan hakim. Sebelumnya masalah putusan ini sudah ditindaklanjuti ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA kemudian menerbitkan surat Nomor : 1812/PAN/HK.03/7/2017 Tertanggal 12 Juli 2017 yang berisi memberitahukan bahwa MA melalui hakim PHI MA telah meneliti dan mempelajari permasalahan tersebut, dan diberitahukan bahwa pelaksanaan putusan eksekusi perkara perdata adalah sepenuhnya kewenangan Ketua PN Ternate, dibawah Pengawasan Ketua PT Malut. Meski begitu Hendrik Tobing secara terang-terang mengabaikan.

Selaku eksekutor, pucuk pimpinan korps Dharmayukti di Kota Ternate ini tidak menggubris putusan sela perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan penggugat PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) melawan tergugat Sadak Hi. Rakib eks karyawan PT NHM. Dimana dalam amar putusan sela PHI pada PN Ternate Nomor : 9/Pdt-Sus/PHI/2014/PN-Tte, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada NHM selaku penggugat untuk membayar upah beserta hak-hak tergugat Sadak Hi. Rakib sebesar Rp 270 juta. Padahal, putusan tersebut telah inkra sejak April 2016 lalu.

Kuasa hukum Sadak Hi. Rakib, Sawir Muhajirin SH, dan kawan-kawan (dkk) Minggu (13/8) mengatakan, pihaknya menaruh dugaan adanya keganjilan dengan sikap Hendri. Terlebih lagi, Hendri terkesan selalu menghindar ketika hendak ditemui. "Dia (Hendri) selalu menghindar ketika kami ingin berkoordinasi mengenai eksekusi ini, padahal kami sudah menyurat secara resmi, bahkan kami menyampaikan surat keluh kesah kepadanya," kata Sawir.

Sawir mengaku, pihaknya sadar betul jika kliennya berhadapan dengan perusahaan tambang emas raksasa di Maluku Utara (Malut). Namun, demi keadilan, pihaknya berharap pengadilan dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lanjut dia, untuk mendapatkan keadilan bagi kliennya, pihaknya bahkan telah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Malut Kornel Sianturi. Namun, tetap sama, tidak membuahkan hasil. Olehnya itu, masalah putusan ini ditindaklanjuti hingga ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA kemudian menerbitkan surat Nomor : 1812/PAN/HK.03/7/2017 Tertanggal 12 Juli 2017 yang berisi memberitahukan bahwa MA melalui hakim PHI MA telah meneliti dan mempelajari permasalahan tersebut, dan diberitahukan bahwa pelaksanaan putusan eksekusi perkara perdata adalah sepenuhnya kewenangan Ketua PN Ternate, dibawah Pengawasan Ketua PT Malut.


Menurutnya, surat dari MA itu, secara jelas ikut mempertegas perihal permohonan pelaksanaan eksekusi putusan sela tersebut. "Kami bahkan telah mengadu terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Pengaduan ini kami sampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti," tegasnya.(ces)
Komentar

Berita Terkini