|

DPRD Malut Mengutuk Aturan PT.MSP, Berikut Alasannya.!

Ketua DPRD Malut, Alien Mus
SOFIFI,  BRINDOnews.com - Dewan Perwakilan Rakrat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara mengutuk keras aturan PT Mega Surya Pertiwi (PT.MSP) yang menerapkan larangan shalat Jumat bagi karyawannya yang beragama Islam. Statemen keras ini dikeluarkan Ketua DPRD Malut, Alien Mus saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Kamis (10/8/17). 

Pasanya, Alien menilai penerapan aturan larangan shalat Jumat bagi karyawannya yang beragama Islam dinilai tidak rasional. Tak hanya itu, aturan ini juga ikut dirasakan kaum Nasrani yang beribadah pada Minggu di siang hari.

Menurut Alien, PT.MSP sudah sangat keterlaluan dalam menerapkan aturan yang dinilai tidak menghargai undang-undang NKRI, terutama budaya masarakat Maluku Utara pada umummnya.

“Semestinya perusahan asing atau perusahan luar yang datang berinvestasi di Maluku Utara (Malut), harusnya menyesuaikan dengan aturan dan keadaan yang ada di sini,” kata Alien.

Ketua DPRD Malut ini juga menyampaikan bahwa, Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang maha ESA. “Kalau dia tau di sini ada berbagai umat beragama, mulai dari Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, maka dari itu setiap orang di sini di berikan waktu untuk beribada," ungkap Alien

Lanjut Alien, sekedar diketahui, dalam seminggu ada 168 jam, maka dari 168 dibagi 2, maka hasilnya 84 jam dan malam hari per minggu, bahkan 84 jam siang per minggu. “Kalau sistem kerja perusahaan ini 8 jam per hari, masa untuk Ibadah 2 jam paling lama sekali dalam seminggu seperti sholat jumat dan Ibadah minggu di larang, menurut saya ini sangat keterlaluan,” tegasnya.

“Dalam waktu saya akan berkordinasi dengan komisi III dan Komisi IV DPRD Malut untuk melakukan investigasi lebih jau lagi, sehinga bisa ditindak lanjuti secara tegas,” ujar Alien.

Sementara itu, Ketua DPC SBSI Halmahera Selatan (Halsel), Samhunter kepada awak media, Sabtu (1/7/2017) lalu mengatakan,  Kepala Dinas Naketrans Provinsi Maluku Utara,  Umar Sangadji dinilai sengaja melindungi perusahan PT.MSP.

Menurut Samhunter, Dinas Naketrans Malut semestinya tidak mengklarifikasi atas larangan shalat Jumat yang dilakukan oleh PT.MSP. “Seharusnya PT.MSP yang mengklarifikasi untuk menyampaikan kepada Publik, bukan Disnaketrans,” tegasnya.


Untuk memperjelas persoalan ini, kepala Dinas Naketrans Ketika di konfirmasi media ini via pesan WhatsApp (WA), Kamis (10/8/17)  beralasan masih menggelar rapat dengan Kementrian dan tidak memberikan sedikit penjelasan terkait persoalan tersebut. (bud)
Komentar

Berita Terkini