|

DPR-RI Soroti Masalah Tapal Batas di Malut

Sekrtaris Komisi II DPR-RI, Al Muzzammil Yusup
TERNATE, BRINDOnews.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakrat Republik Indonesia (DPR-RI) menyoroti berbagai masalah yang ada di Provinsi Maluku Utara (Malut), salah satunya tapal batas antara Kebupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar).

“Sengketa enam desa antara Halmahera Barat dan Halmahera Utara dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan menjadi masalah,” ungkap Sekrtaris Komisi II DPR-RI, Al Muzzammil Yusup dihadapan awak media usai acara rapat bersama Tim Komisi II DPR RI bersama Mitra Kerja Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut), di Royal Resto Ternate, Selasa (1/8).

Selain persoalan tapal batas, dirinya juga mempersoalankan pelayanan publik di Pemprov Malut yang masih tergolong dibawa jika dibandinkan dengan Provinsi yang lain. “Ada catatan dari Ombudsman Malut bahwa pelayanan Pemprov Malut masih dibawa standar pelayanan, hal ini menjadi ironi.” Kata politisi PKS ini.

Dirinya  berharap Pemprov Malut lebih meningkatkan pelayanan publik, karena pelayanan publik menjadi perhatian bagi komisi II DPR-RI. “Somoga Pemprov bisa meningkatkan pelayanan publiknya, karena ini menjadi perhatian kami di komisi II,” terangnya. (bud)




Komentar

Berita Terkini