|

Deprov Akan Investigasi Kasus Larangan Sholat

Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Abner Nones
SOFIFI, BRINDOnews.com – Terkait penerapan larangan ibadah oleh PT Mega Surya Pertiwi (PT.MSP), Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara hingga saat ini belum menemukan titik penyelesaian dengan baik.

“Buktinya, hingga saat ini karyawan yang membantah perintah perusahan wajib di berhentikan,” kata Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Abner Nones kepada mediasindoraya.com, Senin (14/8).

Menurut Abner, masalah ini akan di bawa ke rana hukum untuk penyelesaiannya, dan tindakan yang dilakukan pihak perusahan itu sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) Kpkaryawan.

“Sholat Jumat bagai umat Muslim itu tidak bisa di tunda waktunya, apalagi bergiliran. Maka PT.MSP harusnya menjamin setiap hak karyawan termasuk hak untuk menjalankan ibadah.” Terang Abner.

Dikatakan, pihak persuahan tidak bisa melakukan pemecatan terhadap karyawan yang melaksanakan ibadah, baik itu yang dilaksanakan kaum Muslim maupun Nasrani. Anehnya, karyawan yang di pecat rata-rata melanggar peraturan perusahan tersebut. “PT.MSP tidak bisa pecat begitu saja hanya karena soal menjalankan ibadah. Karyawan harus diperkerjakan kembali sesuai kontrak serta aturan dan menolak Outshorcing.” Tegas Anggota Komisi I DPRD Malut ini.


Abner menambahkan, DPDR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan investigasi. Apabila kedapatan akan hal tersebut, maka akan di tuntut secara hukum. “Kami akan intens mengawal hal ini, sebab masalah ini menyangkut dengan keagamaan. Begitu juga perusahan, secapatnya memenggil kembali karyawan yang dipecat akibat melawan peraturan pihak perusahan,” terapnya.(ces)
Komentar

Berita Terkini