|

Akademisi Kritisi Keterlambatan Pengesahan APBDP 2017

Akademisi Unkhair Ternate, Mohtar Adam
SOFIFI, BRINDOnews.com - Lambannya pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017 oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) menuai kritikan dari akadimisi, salah satunya disampaikan akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Mohktar Adam.

Diketahui, Anggara Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sudah disahkan Pemerintah Pusat. Sehingga itu, pemerintah daerah sudah punya gambaran terkait alokasi dana transfer, dan tidak ada alasan Pemprov menunda penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Mohktar kepada media ini, Selasa (15/08/17).

Namun lanjut Mohtar, sebelum penyampaian KUA-PPAS, perlu ditetapkan dulu Laporan Keuangan tahun 2016. Sebab, dalam penyampaian KUA-PPAS Perubahan juga didasari laporan keuangan tahun 2016 sudah disahkan.

Menurutnya, problem dasar dalam APBDP 2017 perlu dilakukan efisiensi, karena penambahan alokasi dana transfer sangat kecil, serta tidak bisa menampung kebutuhan belanja pemerintah daerah ditengah beberapa kebutuhan belanja yang harus dialokasikan, seperti hibah pemilihan kepala daerah, penyesuaian gaji dan tunjangan pimpinan DPRD.

Dirinya menambahkan, upaya efisiensi dapat dilakukan dengan beberapa skenario, misalnya pemangkasan biaya perjalanan dinas melalui rasionalisasi belanja, baik luar daerah dan dalam daerah. Selain itu, termasuk didalamnya efisiensi belanja administrasi perkantoran dan rapat-rapat, serta acara serimonial lainnya.

Lebih lanjut, kata Mohtar, khusus untuk acara Widi International Fishing Tournament (WIFT) yang akan diselenggarakan. Pemprov bisa mengajukan bantuan kementerian guna mengalokasikan pembangunan infrastruktur untuk pelaksanaan kegiatan WIFT yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah daerah jangan membebani APBD dengan rencana kunjungan Presiden, karena saat ini kondisi fiskal makin melebar defesitnya," terang Mohtar.


Dilanjutkan, Mohtar beranggapan bahwa, bisa saja dilakukan tapi jangan semua dibebankan ke APBD, perlu shareing anggaran dengan APBN melalui Kementerian, dan itu dibutuhkan negosiasi gubernur ke para menteri terkait." Tuntasnya. (bud)
Komentar

Berita Terkini