|

Soal SK Mutasi PNS, Bupati Sula Bungkam



SANANABrindonews.com- Beredarnya video percakapan terkait mutasi Fadlun Gailea dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata (Dikbudpar) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) ke Kantor Camat Sanana Utara yang ramai diperbincangkan di media sosial (facebook) beberapa waktu lalu menuai kontroversi. Pasalnya, video yang berdurasi 03:05 menit ini tampak mendengarkan percakapan terkait proses mutasi Fadlun melalui Surat Keputusan (SK) bernomor: 824.1/ 670/KEP/II/2017 dinilai tak beralasan.


Fadlun Gailea saat dikonfirmasi via telepon, kepada mediasindoraya.com, Jumat (14/7/2017) mengungkapkan kekecewaan terkait pemindahan dirinya yang dinilai tidak beralasan. Dirinya mengaku, awalnya tidak ada persoalan yang serius namun tiba-tiba Kepala Dikbudpar kemudian memanggil dirinya guna menyampaikan bahwa Dikbudpar telah menerima surat mutasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepsul, dimana dirinya dimutasi dari Dikbudpar ke Kantor Camat Sanana Utara.

Fadlun menambahkan, saat itu SK pertama yang diterima sebagai pegawai negeri pada tanggal 1 September 2014, dimana dirinya bertugas sebagai  TU di SD Negeri 5 Sanana, berselang waktu kemudian saya ajukan pindah dan ditempatkan di Dikburpar, dan mulai bertugas di Dikbudpar pada 23 juli 2016. "Tugas baru beberapa bulan, pada 10 Februari saya sudah dapat SK pemindahan, ke Kantor Kecamatan Sanana Utata," tandasnya.

Lanjut Fadlun, baru sebelas bulan dirinya berkantor di Dikbudpar Kepsul, pada Februari 2017 Dikbudpar Kepsul menerima SK mutasi dari BKD Kepsul bahwa dirinya akan dimutasikan ke Kantor Camat Sanana Utata. "Tiba-tiba saya dipanggil Kadis lalu dikasitau bahwa Dikbudpar telah menerima SK mutasi yang itu berisi nama saya, Kepala Dikbudpar juga mengaku tidak tau tiba-tiba stafnya dipindahkan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata (Dikbudpar) Kepsul, Ketut Soeparjana, saat ditanyai soal SK mutasi Fadlun Gailea, kepada mediasindoraya.com via telepon, di Sanana, Kamis (13/7/217) kemarin mengungkapkan bahwa itu sudah menjadi kewenangan Bupati.

"Kalau sudah SK Bupati ya kita harus terima, ada penempatan kita terima, kalau mutasi ya harus berangkat, karena kita mengacu pada SK Bupati," singkat Kadis saat ditanyai soal SK Mutasi salah satu stafnya.


Setelah berita ini dipublish, Bupati Kabupaten Kepsul, Hendrata Thes saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (12/7/2017) lalu enggan membalas ketika ditanya terkait beredarnya video percakapan atas pemindahan salah satu staf Dikbudpar Kepsul sesuai SK yang ditandatangani Bupati, bahkan dirinya selaku pengambil kebijakan atas terbitnya SK mutasi belum memberikan tanggapan apapun. (smr)
Komentar

Berita Terkini