|

KPPBC Bersinergi Awasi Impor di Malut

Kantor pengawasan, pelayanan bea dan cukai (KPPBC)  tipe media C Ternate menggelar rapat bersama seluruh aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut), di KPPBC Ternate, Selasa (25/7)

TERNATE, Brindonews.com
- Kantor pengawasan, pelayanan bea dan cukai (KPPBC)  tipe media C Ternate menggelar rapat bersama seluruh aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut), di KPPBC Ternate, Selasa (25/7) kemarin.

Rapat gabungan yang digelar KPPBC ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia, Ir.Joko Widodo kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Inderawati pada Rapat Koordinasi Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIB) yang digelar di Jakarta 12 Juli 2017 lalu.

Rapat koordinasi sendiri dipimpin langsung oleh Kepala Bea dan Cukai Ternate, Nyoman Adhi Suryadnyana, dan dihadiri Danrem 152/Babullah, Dirkrimsus Polda Malut, Wakabinda Malut, Danlanal Ternate, serta Kejati Malut.

Nyoman dalam paparannya mengatakan, impor ini merupakan satu gambaran kerja sama atau sinergitas dalam rangka memberikan perbaikan terhadap penerimaan perpajakan.

Selain itu, menurut Nyoman, penerimaan perpajakan harapannya bisa secara optimal, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional yang mana telah dicanangkan oleh presiden RI, salah satunya ialah orinteasi dengan pengembangan wilayah timur atau wilayah-wilayah di daerah.

Maka itu, Nyoman berpendapat dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), baik dari pertanian maupun kelautan, seharusnya Malut bisa menjadi patner ekonomi baru di Indonesia bagian timur, bahkan di tingkat Nasional.

“Tentu hal ini tidak bisa kita bangun dengan waktu satu atau dua tahun saja, sebab ini perlu adanya komitmen dan keseriusan, serta kebersamaan untuk membangun dengan waktu yang cukup lama,” paparnya.

Diperkirakan, kata Nyoman, dengan waktu kurang lebih 5 atau 10 tahun, bahkan 30 tahun kedepan,apabila ini dilakukan dengan benar dan semua bisa netral, maka akan memberikan efek dan dampak yang luar biasa terhadap negara kita khsusunya di Malut.

Untuk itu, Nyoman sangat mengapresiasi kehadiran penegak hukum, dirinya berharap dapat menjadi satu motivasi bagi Direktorat Jenderal Bea Cukai, juga di direktorat jenderal pajak dalam melakukan tugas kedepan dengan memberikan pengawasan yang otimal sehingga menjadi Community Protektoruntuk seluruh masyarakat Indonesia.

Nyoman menambahkan, secara ekonomi,Malut sudah didominasi dengan import dari pertambangan dan mineral, ada sebagian kecil ekspor perkebunan dan hasil laut, sehingga dari 3 hahun ini pemetaan resikonya cenderung berbeda.

"Kalau kita lihat dari geografis yang luas, selalu ada kemugkinan dan ancaman yang akan di hadapi, untuk itu kita harus lakukan pengawasan secara kontinue dan permanen, karena dengan adanya pengawasan ini membuat adanya kepastian hukum," terangnya.

Nyoman mengaku, pihaknya telah menyusun tiga program kerja hingga 1 Desember 2017 mendatang. Dariporgram kerja yang telah disusun tersebut, yang utama adalah penegakan hukum di wilayah Malut, khususnya yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai, “tertib administrasi dan fokus pelayanan,” imbuhnya.

Dari itu, dirinya menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari pihak aparat penegak hukum, sebeb salah satu faktor yang dihadapi Bea dan Cukai adalah kurangnya personil yang dimiliki untuk mengawal impor di 10 Kabupaten dan Kota yang ada di Malut.

"Fokus dari Bea dan Cukai tidak hanya semata untuk mengumpulkan uang negara saja, melainkan fungsi yang paling terpenting yakni industri alsisten dan Trade Fasilitator, Revenue Collector dan Community Protector,"tuturnya.

Untuk Industri alsisten itu sendiri, menurut Nyoman, adalah bagiandari pengembangan daerah Malut dengan mendukung pemerintahan daerah, baik itu di tingkat Kabupaten/Kota, hingga Provinsi untuk menjadi pusat pertumbuhan bisnis di wilayah Indonesia bagian timur. (nho)
Komentar

Berita Terkini