|

KPK Kawal Kasus Waterboom

Acara koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) yang dilaksanakan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara, Rabu (26/7).

Laode : Tidak Ada Kasasi Diatas Kasasi

TERNATE, Brindonews.com – Komisi Pembrantasan Korupsi KPK  berjanji akan mengawal kasus tindak pidana korupsi water boom yang melibatkan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahaman. Hal ini dikatakan wakil ketua KPK Laode M. Syarief kepada wartawan di Ballroom Hotel Grand Dafam Rabu (26/7).

Dirinya mempertanyakan kepada Kejagung dan Kejaksaan Malut  dengan alasan apa sehingga kasus tindak pidana Waterboom juga di eksekusi. “Kalau putusan Mahkama Agung dengan penolakan kasasi, Kejati tidak punya kewenangan melakukan pengkajian dengan hasil penolakan kasai. Ada hal yang ane, kenapa hasil putusuan penolakan kassasi harus di kaji, tidak ada kasasi diatas kasasi," paparnya.  

“Tugas Kejaksaan hanya menjalan eksekusi terhadap putusan Mahakamah Agung, karena tidak ada lagi putusan tertinggi dari putusan tersebut.” Ungkap pria berkacamata dengan kameja putih ini.

Menurut Laode putusan penolakan kasasi MA adalah keputusan tertinggi, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lainnya atau kasasi lagi. Tidak ada aturan hasil kasasi MA harus di kaji kejaksaan, itu hal yang tidak masuk akal.


Tak hanya itu, Laode juga berjanji  akan melakukan koordinasi dengan Kejati Malut dan MA untuk mempertanyakan kelanjutan proses hukum kasus korupsi dana pembebasan lahan HBG 01 Kelurahan Kayu Merah, dengan kerugian negara senilai Rp 3,3 miliar yang melibatkan Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman beserta kroninya. (ces) 
Komentar

Berita Terkini