|

KPK Gelar Pencegahan Terintegrasi di Malut

Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Menandatangani Dokumen. 

TERNATE, Brindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) melakukan pendampingan di Maluku Utara (Malut). Pendampingan yang dilakukan KPK sendiri bertujuan untuk pencegahan korupsi dengan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Untuk itu, program KPK ini juga melibatkan Pemerintah Provinsi Malut, serta delapan Kabupaten dan dua Kota di Provinsi Malut. Hadirnya Tim Korsupgah KPK diharpkan dapat meningkatkan komitmen anti korupsi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, KPK menyeroti tata kelola di beberapa bidang, diantaranya perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, penguatan inspektorat daerah, dan pengawalan dana desa.

“Semoga kehadiran kami ini menjadi awal penguatan pencegahan korupsi di segala bidang dan lapisan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief di Ballroom Hotel Grand Dafam, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Rabu (26/07).

Dari hasil pemetaan Tim Korsupgah KPK di Maluku Utara, lanjut Laode, sebagian besar pemerintah daerah sudah memiliki aplikasi penganggaran elektronik (e-budgeting), namun proses perencanaannya masih dilakukan manual. “Kemungkinkan intervensi dari luar dan kurang mengakomudir kepentingan publik,” katanya.

Sedangkan di bidang pelayanan perizinan, menurut Laode, belum semua SKPD melimpahkan kewenangan perizinannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan sebagian besar layanan perizinan publik belum berbasis teknologi informasi sehingga dapat memudahkan masyarakat, khususnya dalam mengetahui status proses permohonannya.

Laode menambahkan, masalah lain adalah belum sepenuhnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) bisa independen dan mandiri, salah satunya dikarenakan sebagai ULP statusnya masi adhoc.

Ia berharap, pasca pembahasan nantinya ada rencana aksi yang terprogram dan terukur dan bisa dilaksanakan Pemerintah Daerah (Pemda), “KPK akan melakukan pendamping dan pemantauan secara berkala,” tandasnya.

Dalam rapat koordinasi yang pertama kali dilakukan KPK ini turut dihadiri Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsi, perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat (LKPP) serta Forkopimda Malut. (bud)
Komentar

Berita Terkini