|

Kemendagri : Pengelolaan Keuangan Malut Lemah

 
Irjen Kemendagri RI Sri Wahyuningsih
TERNATE, Brindonews.com –Sistem perencanaan pembangunan anggaran dan penyampaian laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan Pemerintah Perovinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) belum memadai. Hal ini diungkapkan perwakilan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih di Ballrom Grand Dafam Hotel, Ternate, Rabu (26/7) dalam acara koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) yang dilaksanakan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK).

“Kalau penganggaran tidak pro rakyat, jangan heran sudah banyak kasus kepala daerah yang ditangkap, bahkan sampai dijebloskan ke sel tahan akibat menyalagunaan perencanaan anggaran,” lontar Sri dihadapan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, serta Bupati/Wali Kota.

Selain itu, dirinya meminta Pemprov Malut harus lebih transparan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, dimana mengacu edaran Mendagri tentang perencancanaan pembangunan berbasis e-plening.

Tak hanya itu, Sri juga menegaskan bahwa, Kemendagri mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menerapkan perencanaan pembangunan berbasis e-plening.

Lanjutnya, sesuai surat edaran Mendagri tertanggal 10 Oktober 2016, tentang penerapan aplikasi e-plening dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. “Perencanaan penganggaran harus pro rakya untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang efisian dan akuntabel,” tuntas Sri. (bud)


Komentar

Berita Terkini